Plt. Dirjen PSDKP: KP Orca 04 Berhasil Amankan Kapal Asing Ilegal Jenis Light Boat 

BITUNG - Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 1 Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal berbendera Filipina  saat kedapatan melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 Laut Sulawesi.

Baca juga: KKP Tangkap Empat Pelaku Bom Ikan Morowali

Melalui siaran pers  Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, kapal yang diamankan berjenis Light Boat (Purse Seine) dengan inisial FB. LB. JM A-2.

"Saat dilakukan pemeriksaan, kapal asing tersebut tidak memiliki satupun dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia.
Selanjutnya, kapal tersebut di kawal dan diadhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung pada 27 Februari 2024, " kata Ipunk dalam pernyataanya di Jakarta, Rabu (28/02).

Baca juga: Lanal Bengkulu Kembali Berikan Pembekalan Kepada 96 Siswa SMKS 15 Kota Bengkulu

Lanjut Ipunk, KIA asal Filipina tersebut merupakan kapal dalam kesatuan operasi kapal ikan dengan alat tangkap purse seine yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia.

Namun saat dilakukan penangkapan kata Ipunk tidak ditemukan kapal penangkapnya maupun kapal Penampungnya. Dan kapal tersebut diawaki oleh Nakhoda asal Filipina NB dan 2 Anak Buah Kapal (ABK) yang juga berkebangsaan Filipina.

Baca juga: Terkait Isu Pungli Atas Pemilik Kapal Ikan, Wadir AKBP Denny Tompunu Tegas Ini

"Mereka (KIA Filipina) lebih suka menggunakan rumpon sebagai atraktor (pengikat) bagi ikan yang memiliki sifat fototaksis positif. Dengan demikian, kapal ilegal Filipina dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, " jelasnya. 

Lebih jauh dikatakan, FB. LB. JM A-2 diduga melakukan pelanggaran perikanan berupa melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) 716 tanpa izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Baca juga: Kepala Bakamla RI Jadi Narasumber di DPR RI

" Ini melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Pungkasnya.(***)